![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgUJpD2KPX-JO8nOP1NHdOw9OQuMj7Kf8WutlEjgUPOlyANk4AX5JKcIecCjofXY7hOxARPeNgGgJpgOJNyDbli7UHZC-nM2XebkcjAIGY5Au31-tCwqasi8poO5gJjA_PXx0gLK-8qRmg/s320/3+cerita+islam.jpg" width="320)
.
Pak Jokowi,
Anda Itu Nyebelin ya? lihat nih alasannya !
Karut marut
pemerintahan
Thread Kaskus - Di tengah rakyat kesulitan menghadapi kenaikan harga BBM dan sembako,
Presiden Jokowi menaikkan uang muka kendaraan dinas pejabat.
Pak Jokowi,
maaf, kalau saya mengkritik Anda agak sedikit keras. Anda ini termasuk Presiden
nyebelin. Coba bayangkan saja, baru saja pemerintahan Anda menaikkan harga
bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar, e-e-e sekarang Anda malah
menaikkan tunjangan uang muka kendaraan dinas untuk 100 pejabat negara.
Keputusan
itu Anda tuangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2015 tentang
Pemberian Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Pembelian Kendaraan
Perorangan, yang diundangkan 23 Maret 2015. Fasilitas uang muka yang sebelumnya
Rp 116,65 juta, kini menjadi sebesar Rp 210,89 juta, atau naik Rp 94 juta.
Duh…, Pak
Jokowi. Anda ini gimana, sih? Dalam progam Nawa Cita, yang Anda dengungkan
berkali-kali, Anda sering menekankan perlunya efisiensi dan efektivitas
anggaran. Tapi faktanya apa? Kenaikan uang muka pembelian kendaraan untuk
pejabat negara, yang tidak penting itu, saya nilai sebagai pemborosan.
Ironisnya, keputusan itu Anda keluarkan di tengah rakyat menghadapi tekanan
kenaikan harga BBM, naiknya harga beras dan kebutuhan pokok sehari-hari
lainnya.
Kenaikan
harga BBM beberapa hari lalu sudah bikin pusing kepala rakyat. Bukan hanya
rakyat yang pusing, tapi juga para produsen. Sebab, produsen harus kembali
merinci biaya produksi, karena dua bulan sekali terjadi perubahan harga BBM.
Konsumen? Lebih pusing lagi karena harus membuat anggaran baru. Sebab, segala
barang jadi naik karena meningkatnya biaya transportasi.
Pak Jokowi,
coba deh Anda tengok ke pasar. Harga sembako dan sayuran sudah naik. Bawang
merah, telur, minyak curah, semua naik. Ongkos angkutan, jangan ditanya lagi,
sampai-sampai supir angkutan dalam kota maupun luar kota di beberapa daerah
sepakat untuk mogok.
Semua jadi
karut-marut. Tapi, pemerintahan yang Anda pimpin dengan entengnya mengatakan
bahwa kenaikan itu tidak ada apa-apanya. “Naik sedikit saja, diprotes,”
komentar Jusuf Kalla, Wakil Anda.
Tentu saja,
ini komentar yang aneh dari seorang Wakil Presiden. Sebab, dari prosedurnya pun
kenaikan BBM yang dihitung berdasarkan harga pasar sudah salah. Pak Jokowi,
Anda tahu tidak kalau itu melanggar Pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang
mengamanatkan bahwa sumber daya alam yang penting harus dikuasai negara dan
digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Keputusan
Mahkamah Konstitusi juga semakin menegaskan hal itu, dengan dicabutnya Pasal 28
Ayat (2) Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001. Dalam pasal ini disebutkan,
pembentukan harga eceran BBM diserahkan kepada mekanisme pasar. Jadi sangat
jelas, keputusan pemerintah salah besar, karena terbukti harga BBM diubah
(naik/turun) berdasarkan harga minyak internasional.
Selain itu,
menteri-menteri Anda yang mengurusi soal ini juga tak pernah mau berterus
terang ihwal harga pokok BBM, sehingga perlu dinaikkan. Jadi, sulit dipahami,
apa motivasi sesungguhnya dari sikap penguasa yang tidak mau transparan seputar
urusan BBM ini. Yang terjadi, selama ini justru rakyat dipompa dengan berbagai
informasi sesat dan menyesatkan. BBM harus dinaikkan. Kalau tidak, APBN akan
jebol. Subsidi BBM tidak tepat sasaran. Lebih baik subsidi dialihkan ke
sektor-sektor produktif dan bermanfaat, seperti pembangunan infrastruktur.
Padahal,
semua jejalan informasi itu banyak tidak benarnya. Itu adalah nyanyian lama
yang terus didengungkan tiap kali pemerintah hendak menaikkan harga BBM.
Faktanya, kendati harga BBM sudah berkali-kali naik, tidak ada proyek
infrastruktur yang dibangun. Tidak ada waduk baru, jalan tol, jembatan,
bandara, pelabuhan, rel kereta api dan lainnya yang dibangun dengan dana, yang
konon, disebut-sebut sebagai pengalihan subsidi BBM. Semua proyek
insfrastruktur tadi dibiayai oleh swasta atau dengan utang, utang, dan utang.
Pemerintah
telah mengambil keuntungan dari kenaikan BBM? Bisa dikatakan begitu. Ada yang
bilang, semestinya harga BBM berada di kisaran Rp 5.500. Hitungannya berangkat
dari harga minyak dunia US$ 50 per barel dan kurs rupiah Rp 13.100 per dolar
AS. Harga BBM Rp 5.500 per liter, kata si pembuat hitungan, sudah termasuk
biaya distribusi dan uang lelah buat Pertamina.
Pak Jokowi,
kalau saja pemerintahan yang Anda pimpin mau berterus terang, rakyat tidak akan
menggerundel terlalu banyak. Apalagi pakai demonstrasi segala. Paling-paling
mereka bilang,”Yaahh, naik lagi”.
Rakyat itu
nrimo kalau pemimpinnya jujur. Tapi kalau culas, mereka bisa marah, Pak.